Dinas Pendidikan

Pemerintahan Kota Batam
Jln. Pramuka Komplek Perkantoran Sekupang - Batam

Renstra - Pendahuluan

1.Latar Belakang
 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam batang tubuh konstitusi ini yaitu Pasal 20. Pasal 28 ayat 1. Pasal 31 dan Pasal 32. juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Untuk itu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XIV tentang pengelolaan pendidikan pada pasal 50 ayat (5) dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Tugas pengelolaan pendidikan dasar dan menengah serta kesetaraan pendidikan di lakukan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang mengacu pada tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia.

Pemerintah Kota Batam tugas pengelolaan pendidikan sebagai mana diamanahkan dalam Undang-Undang tersebut sangat sejalan dengan Visi dan Misi RPJM Pemerintah Kota Batam dengan Visi ” Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan perekonomian Nasional ” dengan 3 Misi ; Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, sosial budaya. fasilitasi keimanan dan ketaqwaan. kepemudaan dan olahraga agar kualitas hudup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan “ sumber daya manusia yang sehat. menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat serta. Melalui Visi ini diharapkan akan mewujudkan masyarakat Kota Batam yang cerdas. sehat dan sejahtera serta beraklak mulia bertamadun

Sejalan dengan perkembangan pendidikan menghadapi era-globalisasi, Satuan Kerja Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kota Batam yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota Batam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan yang setiap tahunnya menyusun Renja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Batam.

Dinas Pendidikan Kota Batam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2011-2016 yang dimaksudkan sebagai acuan pokok Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam menyusun rencana kerja (renja) tahunan yang diintegrasikan dengan RPJMD Kota Batam tahun 2011 – 2016 yang dikembangkan dengan mempertimbangan isue-isue strategis yang perlu diantisipasi, sehingga dapat dilakukan upaya/terobosan perbaikan program kegiatan yang menuju kepada pola efisiensi. efektifitas dan akuntabilitas.

2.Maksud dan Tujuan
 a.Maksud disusunnya Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Batam dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan khususnya di bidang pendidikan setiap tahunnya
 b.Tujuan disusunnya Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi. misi. dan tujuan di bidang pendidikan.
 . 
3.Landasan Hukum
 Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan 2011—2016 adalah sebagai berikut.
 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2.Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3.Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 4.Undang-Undang No. 25 Th 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 5.Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 6.Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005—2025
 7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan
 8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 ttg Pendanaan Pendidikan
 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 10.Permendagri Nomor 59 tahun 2010 tentang Program dan Kegiatan
 11.Perda No. 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Pemerintahan di Daerah
 12.Perda No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam
    
4.Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2011 - 2016
 Maksud dibuatnya Renstra SKPD adalah untuk menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Batam tahun 2011-2016. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja SKPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah di tetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut menjelaskan komponen-komponen peningkatan layanan pendidikan yang harus di sediakan untuk mencapai sasaran, tujuan strategis, komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana serta antar satuan pendidik yang di selenggarakan pemerintah dan masyarakat